PIDIE JAYA, LUGAS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Dr Munawar Ibrahim, menyerukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, agar memperkuat kinerja penanganan pascabencana dan mempublikasikan secara luas kepada publik.
Hal itu disampaikan Sekda Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, saat menerima Satgas PRR Aceh Dr. Drs. Imran, M. Si., M. A. Cd, di ruang rapat Setdakab setempat, Jum’at, 3 Juli 2026.
Sekda Munawar meminta setiap OPD agar memastikan seluruh kebutuhan penanganan pascabencana, mulai dari perbaikan rumah warga, jembatan, pembersihan lumpur, penyediaan air bersih, dan dukungan sektor pendidikan serta kesehatan agar dapat segera ditindaklanjuti secara terukur dan terintegrasi.
“Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama,” ucap Sekda Munawar.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Dr Drs Imran menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang harus menjadi prioritas penanganan, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang rusak dan terdampak lumpur pascabanjir yang masih membebani masyarakat.
“Jalan lingkungan di sejumlah kawasan terdampak terus mengalami kerusakan akibat sedimentasi lumpur dan genangan, sementara kondisi beberapa jembatan sudah sangat memprihatinkan karena kaki jembatan, pengikat, hingga struktur penyangga mengalami kerusakan berat,” sebut Imran.
Menurut Imran, persoalan tersebut harus menjadi usulan utama pada setiap audiensi di Jakarta, khususnya kepada Kementerian yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Suluruh OPD harus serius memanfaatkan alokasi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersedia, semua unsur harus bergerak cepat, jangan menunggu dan jangan saling melempar tanggung jawab,” pesan Imran.
Kata Imran, berdasarkan data penanganan bencana yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan skala pekerjaan pemulihan yang masih besar. Kata dia, pemerintah mencatat total 20.187 unit rumah rusak akibat bencana, terdiri atas 13.187 unit rusak ringan, 3.921 unit rusak sedang, dan 3.069 unit rusak berat.
“Untuk penanganan hunian sementara, telah terbangun 1.342 unit huntara dan 1.324 unit di antaranya telah dihuni, sementara Dana Tunggu Hunian (DTH) telah tersalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, dengan 389 KK masih dalam proses penyaluran,” katanya.
Kata dia, Pemkab Pidie Jaya telah mengusulkan 5.971 unit bantuan hunian tetap (Huntap) tahap II, yang mencakup 3.645 unit rumah rusak sedang serta 2.326 unit rumah rusak berat skema insitu/mandiri.
“Untuk kebutuhan air bersih, pemerintah mengusulkan pembangunan 155 titik sumur bor, dengan realisasi 38 titik dibangun BNPB dan 14 titik dibangun Kementerian PUPR/BPBRKA, sehingga masih tersisa 103 titik usulan yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menambahkan, dari itu semua kita berharap seluruh capaian dan progres serta kendala di lapangan tidak berhenti hanya sebagai laporan internal, tetapi dipublikasikan secara kuat dan argumentatif kepada masyarakat. Ia meminta Kominfo, Prokopim, dan dinas teknis memperbanyak visualisasi pekerjaan yang telah dilakukan agar publik mengetahui bahwa pemulihan terus berjalan.
“Yang sudah dikerjakan harus ditampilkan, yang belum selesai harus dijelaskan apa kendalanya. Pemerintah tidak boleh kalah oleh narasi negatif. Jawabannya bukan berdebat, tapi tunjukkan kerja nyata, data yang benar, dan progres yang terukur,” terang Imran.
Sekedar informasi, pertemuan bersama Ketua Satgas PRR Aceh Dr. Drs. Imran, M. Si., M. A. Cd turut diikuti Para Asisten, Inspektur, Ka. BPKK, Plt. Kalak BPBD, Plt. Ka. Dinas PU, Plt. Ka. Dinas Pertanian, Ka. DKP, Ka. DPMG, Ka. Bapppeda, Ka. Disperindagkop, Ka. Dinas Pertahanan, Dir. PDAM, Para Kabag setdakab Pidie Jaya. [] (ris)
