ACEH TIMUR, LUGAS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Tgk Suryadi melakukan silaturahmi dan pertemuan dengan Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin di ruang ruang kerja wabup setempat, pada Senin, 28 April 2025.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihannya (Dapil) IV.
Tgk Suryadi menyampaikan bahwa wilayah barat Aceh Timur, seperti Kecamatan Pante Bidari, Madat, dan Simpang Ulim, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Tgk Suryadi menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, termasuk jembatan yang ambruk dan jalan-jalan yang rusak parah di beberapa titik.
“Di Kecamatan Pante Bidari, ada sejumlah jembatan yang sudah putus dan tidak dapat digunakan seperti di jembatan Desa Blang Seunong, Buket Bata. Selain itu, kondisi jalan juga rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian ke kota,” ujar Tgk Suryadi.
Tgk Suryadi menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Pada pertemuan tersebut juga dibahas rencana pembangunan tugu di tikungan jalan kota Lhoknibong, Kecamatan Pante Bidari. Menurut Tgk Suryadi, keberadaan tugu tidak hanya akan memperindah kota, tetapi juga berfungsi sebagai penanda tikungan yang dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, menyambut baik masukan dari Tgk Suryadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan serius. Pemerintah daerah tentu ingin agar seluruh wilayah, termasuk Dapil IV, merasakan pemerataan pembangunan. Apalagi infrastruktur merupakan faktor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun wilayah Aceh Timur yang lebih baik, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. []
