JAKARTA – Lugas | Memenuhi undangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki membahas penyelesaian salah satu butir yang tertuang dalam nota kesepahaman MoU Helsinki.
PJ Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengatakan, dalam pertemuan dengan Menteri ATR/BPN pemerintah aceh membahas mengenai butir Mou Helsinki terkait pembarian tanah untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Sampai di sana, kita membahas dan meminta dukungan serta bantuan Bapak Menteri agar perjanjian MoU Helsinki tentang kewajiban Pemerintah Pusat memberi tanah kepada mantan Kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka),” kata Achmad Marzuki dalam pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (24/8).
Hal itu kata Pj Gubernur Aceh sebagai tertuang dalam butir perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah RI terkait reintegrasi ke masyarakat yang terdapat dalam poin 3.2 Reintegrasi ke dalam masyarakat.
“Dalam poin tersebut dengan nomor 3.2.5. berbunyi Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak,” sebutnya.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yahya, Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi SpOG, dan Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Ir Sunawardi MSi.
Pj Gubernur Aceh merincikan ada sebanyak 3.000 orang para Kombatan GAM yang ditargetkan untuk pemberian lahan tersebut, dengan rincian tanahnya seluas 6 ribu hektar yang sudah tersedia.
Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga menyingung terkait dengan penyediaan transmigrasi lokal di seluruh Kabupaten di Aceh yang nantinya diperuntukkan untuk masyarakat, baik bagi kombatan GAM dan juga kepada korban bencana alam.
“Transmigrasi ini dirasa penting untuk memecah kemiskinan yang ada di Aceh. Sebagian masyarakat yang berada di daerah miskin nantinya dipindahkan ke daerah lain dengan adanya transmigrasi lokal ini,” ujar dia.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sangat mendukung dengan permintaan yang disampaikan Pj Gubernur Aceh. Bahkan ia langsung memerintahkan Dirjen dan Kanwilnya supaya menuntaskan hal tersebut, terutama terkait dengan penyerahan tanah kepada kombantan GAM.
“Untuk itu kita menargetkan akhir tahun ini akan tuntas. Dan saya akan hadir saat penyerahan tanah kepada 3 ribu mantan Kombatan GAM. Kita juga siap untuk membantu transmigrasi lokal untuk masyarakat Aceh,” ujarnya. [RED/RIL]
