Perlunya Data Spesifik Terkait Zonasi Sebaran PMK di Pidie
SIGLI – LUGAS.CO | Sejak awal April 2022 Indonesia dihantui wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang melanda ternak rakyat. Terkhusus penanganan di Kabupaten Pidie belum tampak upaya sosialisasi, serta edukasi terhadap penyakit tersebut.
Ketua DPC Partai Demokrat Pidie, Teuku Syahwal menyoroti penanganan pemerintah Pidie yang dinilai lamban dan abai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menyangkut ekonomi rakyat, kita harus serius menanggapi, turun ke lapangan mengedukasi, serta menangani kegelisahan rakyat,” kata Teuku Syahwal dalam rilisnya, Kamis, 23 Juni 2022.
Selama ini, Demokrat turun ke masyarakat dan melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat dituntut untuk merogoh koceknya sendiri untuk mengobati ternaknya tanpa ada uluran tangan pemerintah.
“Biaya rata-rata, Rp. 50 ribu rupiah per hewan untuk sekali suntik, ini memberatkan ekonomi rakyat dalam kondisi paceklik ini,” ulasnya.
Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pertanian dan Pangan harus lebih aktif dan inovatif mengedukasi serta memberikan Vaksinasi Dasar, Booster Vaksin serta Desinfektan.
“Perlunya data spesifik terkait zonasi sebaran PMK di Pidie, sehingga penanganan wabah ini bisa efektif dan efisien,” ujarnya.
Menurutnya, ini saat yang tepat bagi pemerintah mengkampanyekan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 tentang penertiban ternak supaya tidak dilepasliarkan.
“Penanganan PMK sekaligus penerapan qanun, ini waktu yang tepat bagi pemerintah,” tutupnya. | Ril
