Plt Sekda: JKA, Komitmen Pemerataan Kesehatan Masyarakat Ala Pemerintah Aceh

Sabtu, 2 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Aula Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Aula Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

BANDA ACEH – LUGAS.CO | Program Jaminan Kesehatan Aceh merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Aceh, khususnya melalui bantuan iuran dan fasilitas pelayanan kesehatan.

“JKA merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam upaya mewujudkan jaminan keaehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh. Langkah ini merupakan implementasi dari Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan medisnya,” ujar Plt Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, dalam sambutannya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Aula Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 31 Oktober 2024, Kemarin.

Diwarsyah mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 2012 silam, JKA telah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. Dalam melanjutkan komitmen ini, Pemerintah Aceh menyadari keberlanjutan program JKA memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dalam hal anggaran maupun pemikiran konstruktif dari seluruh pihak terkait.

Baca juga:  Kejar Target Nasional, Sekdakab Aceh Besar Minta TPPS Tingkatkan Kinerja Turunkan Stunting

“Tantangan yang kita hadapi kini semakin besar, mengingat alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk program JKA cukup signifikan. Sementara itu, kemampuan keuangan Pemerintah Aceh semakin terbatas, terutama dengan turunnya penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menjadi 1 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, sejak tahun 2023,” ungkap Plt Sekda.

“Perlu saya sampaikan, dari jumlah penduduk Aceh per semester I tahun 2024 mencapai 5.570.453 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,8 persen atau sekitar 1,7 juta jiwa asuransi kesehatannya ditanggung l program JKA. Sementara sisanya ditanggung oleh APBN melalui segmen lain seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, peserta mandiri, BUMN, dan sebagainya,” sambung Diwarsyah.

Baca juga:  Satlantas Polres Bireuen Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Plt Sekda menambahkan, untuk melanjutkan program ini, Pemerintah Aceh harus menganggarkan lebih dari Rp850 miliar dari APBA tahun 2024. Namun, dengan berkurangnya pendapatan daerah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program pembangunan, program JKA terancam mengalami kendala dalam keberlangsungannya.

“Jika program ini sampai terhenti, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di tengah masyarakat, yang selama ini sangat terbantu oleh keberadaan JKA,” kata Diwarsyah.

Oleh karena itu, Plt Sekda mengingatkan seluruh pemangku kebijakan terkait, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi guna mempertahankan keberlanjutan JKA.

“Mari kita curahkan pemikiran dan saran yang positif, dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengurangi beban anggaran JKA dengan mengalihkan kelompok tertentu dari kepesertaan program,” ucap Diwarsyah.

Plt Sekda mencontohkan, jajaran PNS, P3K, TNI, POLRI dan pegawai perusahaan, dapat didaftarkan pada segmen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui APBN. Diwarsyah menambahkan, program PBI APBN yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk menanggung penduduk miskin dan rentan miskin, juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Baca juga:  Tilep Dana Kesehatan, Dua ASN di Pidie Jaya Ditetapkan Sebagai Tersangka

Selain itu, sambung Diwarsyah, pendataan yang akurat terhadap penduduk meninggal maupun mereka yang pindah ke luar Aceh juga sangat penting untuk memastikan anggaran JKA benar-benar tepat sasaran.

“Kita juga harus mendorong penduduk yang tergolong mampu untuk mendaftar sebagai peserta BPJS pada segmen mandiri. Langkah-langkah ini, apabila kita lakukan bersama, Insya Allah akan memberikan dampak signifikan dalam efisiensi alokasi anggaran JKA. Kami optimis, kegiatan ini menjadi jalan bagi kita untuk menemukan solusi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh,” pungkas Plt Sekda Aceh. ***

Berita Terkait

Said Mulyadi Salurkan Bantuan ke Gampong Terdampak Banjir
Pemkab Pijay Serahkan Bantuan Masa Panik ke Gampong Terdampak Banjir
Posyandu Bunga Jeumpa Punjot Terbaik Tahun 2024
Posyandu Terintergasi Pertama Diterapkan di Desa Punjot
Kepolisian Dalami Penyebab Puluhan Pelajar Keracunan di Pidie
Diduga Keracunan, Puluhan Pelajar di Pidie Dilarikan Ke Rumah Sakit
Angka Stunting Turun, Pj Wali Kota Lhokseumawe Apresiasi OPD
Satlantas Polres Bireuen Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berita Terkait

Sabtu, 23 November 2024 - 19:41

Said Mulyadi Salurkan Bantuan ke Gampong Terdampak Banjir

Sabtu, 23 November 2024 - 19:17

Pemkab Pijay Serahkan Bantuan Masa Panik ke Gampong Terdampak Banjir

Jumat, 8 November 2024 - 01:56

Posyandu Bunga Jeumpa Punjot Terbaik Tahun 2024

Jumat, 8 November 2024 - 01:13

Posyandu Terintergasi Pertama Diterapkan di Desa Punjot

Sabtu, 2 November 2024 - 12:06

Plt Sekda: JKA, Komitmen Pemerataan Kesehatan Masyarakat Ala Pemerintah Aceh

Berita Terbaru

Ketua Presidium Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Bireuen (Forkopmabir) DKI Jakarta, Agussalim.

Politik

Panwaslih Bireuen Diminta Bekerja Profesional

Minggu, 24 Nov 2024 - 22:57