BANDA ACEH, LUGAS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir menegaskan bahwa, sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat sangat penting dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.
“Tanpa sinkronisasi, kita akan bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” kata Muhammad Nasir saat membuka acara Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Pertemuan Eksploratif Pengembangan Knowledge Management Center, di Aula Kantor Bappeda Aceh, Selasa 15 April 2025.
Nasir menekankan tentang pentingnya sinkronisasi antara daerah dan pusat. Kata Nasir, bila tidak, maka banyak kegiatan yang dilaksanakan, namun hasilnya tidak maksimal.
“Hal ini sangat krusial untuk memastikan visi dan misi kepala daerah serta presiden dapat diwujudkan secara efektif dalam lima tahun ke depan,” sebut Nasir.
Nasir juga menambahkan, bahwa RPJM Aceh harus mampu menerjemahkan visi dan misi Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah. Kata Nasir, dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Aceh lima tahun mendatang.
“Visi dan misi utama Pemerintah Aceh antara lain menurunkan angka kemiskinan, mewujudkan swasembada pangan, dan memperbaiki infrastruktur,” sebut Nasir.
Kata Nasir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Aceh masih termasuk salah satu daerah termiskin di Indonesia.
“Ini membutuhkan kerja keras dan sinergi dari semua pihak agar perencanaan benar-benar mampu menjawab kebutuhan rakyat,” kata Nasir menegaskan.
Nasir juga mengingatkan kepada pegawai Bappeda dan SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar tidak lagi menyusun program yang hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa dampak berkelanjutan.
“Jangan lagi membuat kegiatan full cost, tetapi tidak mempunyai efek positif jangka panjang,” ujar Nasir mengingatkan.
Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki berharap RPJM Aceh dapat memberi kontribusi nyata dalam pencapaian tiga indikator utama target nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Dengan anggaran yang memadai, Aceh memiliki potensi daya ungkit yang besar untuk mendukung pencapaian sasaran nasional,” kata Maliki.
Ia juga menambahkan bahwa RPJM 2025–2029 akan menjadi penentu arah pembangunan Indonesia menuju 2045. “Apakah Indonesia berhasil menjadi negara maju atau tidak,” tutur Maliki.
Kegiatan tersebut turut dihadiri seluruh Kepala SKPA dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh, serta melibatkan akademisi dan perwakilan organisasi masyarakat. []
Penulis : Misriani
Editor : Hal
