Penjabat Gubernur Aceh dan TA Khalid Bertemu Menteri KKP RI

Rabu, 23 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid saat melakukan pertemuan dengan Menteri KKP, Rabu, 23 Agustus 2023. (Foto: Humas BPPA)

Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid saat melakukan pertemuan dengan Menteri KKP, Rabu, 23 Agustus 2023. (Foto: Humas BPPA)

Jakarta – LUGAS.CO | Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Anggota DPR RI, TA Khalid melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Wahyu Sakti Trenggono di Kantor KKP.

Pertemuan itu adalah respon Pemerintah Aceh atas keluhan para nelayan di Idi Rayek Aceh Timur dan para Nelayan di kabupaten lainnya di Aceh akibat dari keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan tentang besaran persentase Pajak Negara Bukan Penghasilan (PNBP) yang memberatkan para nelayan di Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid mengatakan, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, agar segera meninjau kembali besaran PNBP atau retribusi yang menurut sejumlah nelayan memberatkan mereka, yakni lima persen untuk setiap trip bagi kapal GT60, dan 10 persen untuk setiap trip bagi kapal di atas GT60.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita harap kepada Menteri KKP untuk kembali meninjau aturan ini,” ujarnya, Rabu, 23 Agustus 2023.

TA Khalid juga meminta Kementerian KKP memperhatikan kekhususan Aceh sebagaimana amanah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 165 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

“Yang mana dalam UU tersebut disebutkan bahwa, Aceh memiliki wewenang khusus untuk menentukan penggunaan operasional kapal dalam segala jenis dan ukuran,” jelas TA Khalid.

Sementara, lanjut TA Khalid, dalam SE disebutkan setiap kapal yang melaut di atas 12 mil, wajib bermigrasi ke pusat. Artinya, kewenangan Aceh menggunakan kapal GT60 jadi percuma lantaran batasan melaut hanya 12 mil.

Selain itu, Pejabat Gubernur Aceh dan TA Khalid menyambut baik keluarnya PP 26 tahun 2023, agar semua sendimen pasir yang telah membuat dangkal Muara di Aceh dapat segera dikeruk, agar nelayan di Aceh tidak harus menunggu Pasang untuk melaut & menunggu pasang untuk pulang, tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono, menyambut baik terhadap semua yang disampaikan Pemerintah Aceh dan juga Anggota DPR RI, TA Khalid, termasuk mengenai pengerukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja (Lampulo), Banda Aceh akan segera dilakukan.

Menteri KKP juga menyebutkan, terkait dengan sendimetasi hingga saat ini masih dilakukan harmonisasi program teknis dengan lintas kementerian seperti Kementerian ESDM, LKH, dan LSM.

“Terkait dengan besaran PNBP nanti akan kita perhatikan dan akan kami koordinasikan dengan kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Insyaallah janji Menteri KKP. | RIL

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Survei Indikator: Anies-Imin Unggul di Pemilih Pendidikan Tinggi
MK Tolak Gugatan Batas Maksimal Usia Capres/Cawapres
Bobby Beri Selamat Gibran Cawapres Prabowo: Mudah-mudahan Tidak Dilema
Selama Proses Hukum, Pemerintah Aceh Fasilitasi Keluarga Almarhum Imam Masykur
Survei LSI: Hanya 8 Parpol Diprediksi Masuk DPR
Takjub dengan Program Tahfiz Aceh Besar, Kepala Atase Agama Saudi Pakaikan Jubah Arab kepada Pj Bupati
Penembakan di Kantor MUI Pusat, Pelaku Tewas
Bule Ludahi Wajah Imam Masjid di Bandung, Karena Terganggu Suara Murotal Al Quran

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 15:19

Bawaslu RI Pantau Langsung PSU di Pidie Jaya

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:51

Real Count KPU 20:00 WIB:Ini Daftar Partai Lolos & Gak Lolos Parlemen

Senin, 19 Februari 2024 - 21:16

Bendahara PPS Bawa Kabur Honor KPPS Rp 115 Juta, Habis Dipakai Judi

Minggu, 18 Februari 2024 - 20:23

15 TPS di Aceh Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Rabu, 14 Februari 2024 - 15:46

Antusias Gunakan Hak Pilih, Ada Warga Datang Dengan Kursi Roda

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:13

Oligarki Mengapa Harus Kita Lawan

Selasa, 13 Februari 2024 - 14:13

Masa tenang, Panwascam Sawang tertibkan ratusan APK

Selasa, 13 Februari 2024 - 13:40

Pj Bupati Pidie Jaya Lepas Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024

Berita Terbaru

Lolly Suhenty, turun langsung dalam proses pemungutan suara ulang, Kamis 22 Februari 2024.

Pemilu

Bawaslu RI Pantau Langsung PSU di Pidie Jaya

Kamis, 22 Feb 2024 - 15:19

Foto: Gambar Ilustrasi

Pemilu

15 TPS di Aceh Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Minggu, 18 Feb 2024 - 20:23