BANDA ACEH – LUGAS.CO | Pemerintah Aceh mendukung dan mengapresiasi komitmen serta langkah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat konsen terhadap isu pengendalian perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. Mawardi, saat mewakili Pj. Gubernur, dalam pembukaan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink atau IFNET 2030 di Provinsi Aceh, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin 25 Juli 2022.
Mawardi mengatakan, pada dasarnya, pembangunan berwawasan lingkungan, serta berbagai upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan, telah sejak lama menjadi salah satu prioritas pembangunan Aceh.
Indonesia’s Folu Net Sink 2030 atau Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, adalah bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim, khususnya dalam mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan capaian tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri, atau sampai dengan 41% atau setara dengan 1.185 juta ton CO2 dengan dukungan internasional yang memadai pada tahun 2030.
Sektor kehutanan mempunyai kontribusi terbesar terhadap upaya meraih capaian tersebut, yaitu sebesar 17,2%. Sementara sektor lain yaitu 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.
Mawardi mengharapkan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga seluruh pihak terkait lainnya, terhadap berbagai upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim yang dijalankan di Aceh.
“Besar harapan kami, semoga segala niat baik, upaya dan kerja keras kita bersama untuk membangun hutan dan lingkungan hidup Indonesia, demi pengendalian perubahan iklim global,” kata Mawardi.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen PKTL, Belinda Arunarwati Magrono, mengatakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 atau IFNET 2030, diselenggarakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca secara kolektif. Ia mengatakan butuh peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem juga dilakukan dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis KLHK dalam keberhasilan implementasi IFNET 2030 di tingkat tapak. Selain itu, dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikan dan menyebarluaskan tujuan positif IFNET 2030 sehingga seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim saat ini untuk masa depan.
Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen PKTL, Belinda Arunarwati Magrono, Direktur Rehabilitasi Hutan Ditjen PDASRH, Nikolas Nugroho, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, A. Hanan, dan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Provinsi Aceh, Widiyatno. | RED
