LUGAS.CO – BIREUEN | Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Hidayatus Siddiq meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh simpang siur informasi mengenai bantuan paska-banjir.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui BPBD Bireuen sedang menyiapkan langkah teknis untuk memastikan seluruh warga terdampak terdata dengan akurat.
Hidayatus Siddiq menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban banjir terus berjalan secara bertahap untuk menjaga integritas data dan memastikan asas keadilan bagi seluruh penerima bantuan.
“Kami sudah berkoordinasi intensif dengan BPBD Bireuen. Berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi ulang bagi warga terdampak akan dilaksanakan pada akhir bulan April atau awal Mei 2026. Ini mencakup data sanggahan maupun warga yang belum pernah diverifikasi pada tahap pertama,” ujar Hidayatus Siddiq kepada awak media, Senin, 13 April 2024.
Hidayatus memaparkan, berdasarkan data tahap pertama yang masuk ke BPBD Bireuen, tercatat sebanyak 31 ribu Kepala Keluarga (KK) yang mengusulkan bantuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 ribu KK telah selesai diverifikasi. Sisanya akan menjadi prioritas dalam agenda verifikasi ulang mendatang.
“Verifikasi ini sangat penting. Sebelumnya, dalam pengecekan lapangan, ditemukan adanya data yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Temuan-temuan inilah yang kemudian kita perbaiki agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Kita ingin bantuan ini menjadi solusi, bukan justru menimbulkan kecemburuan sosial akibat data yang tidak valid,” tegasnya.
Realisasi Jaminan Hidup (Jadup)
Terkait bantuan Jaminan Hidup (Jadup), Hidayatus menginformasikan bahwa realisasi tahap pertama telah menjangkau 4.759 KK atau setara dengan 16.374 jiwa. Para penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per jiwa per bulan yang dialokasikan untuk durasi tiga bulan.
Hidayatus mengimbau agar isu kemanusiaan dan bencana ini tidak dijadikan komoditas politik oleh pihak manapun yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang sedang berupaya pulih.
“Politik adalah tentang pengabdian, dan pengabdian tertinggi saat ini adalah memastikan hak-hak korban bencana terpenuhi tanpa hambatan administratif. Jangan ada yang mencoba memancing di air keruh. Fokus kita adalah percepatan verifikasi tahap selanjutnya,” tambahnya.
Melalui peran pengawasannya di Komisi IV, Hidayatus Siddiq berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan penyaluran bantuan hingga tuntas, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran negara di Kabupaten Bireuen. [RED]
