PIDIE JAYA – LUGAS.CO | Penjabat (Pj) Bupati Pidie Jaya, Jailani Beuramat, mendapatkan respon positif dari tim evaluator Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) usai memaparkan capaian loparan keduanya yang berlansung di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri RI di Jakarta pada senin, 5 Agustus 2024, kemarin.
Dihapan tim evaluator kemendagri Jailani Beuramat menyampaikan sebanyak sepuluh program prioritas yang telah menjadi fokus utama selama masa kepemimpinannya memimpin Pidie Jaya. program itu meliputi aspek inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, BUMD, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
Inflasi Kabupaten Pidie Jaya yang diukur dengan Indek Perkembangan Harga (IPH) pada dasarnya cukup terkendali yaitu berada pada -2,63% pada akhir Juli 2024. Meskipun sempat mengelami kenaikan pada awal bulan Mei 2024 lalu.
“Dalam hal ini pemerintah daerah terus melakukan untuk pengendalian inflasi diantaranya seperti mengadakan rapat koordinasi TPID, operasi pasar murah di 3 kecamatan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2024 lalu,”kata jailani, dalam paparannya.
Terus katanya, melaksanakan pengawasan harga setiap hari yang dilaksanakan Dinas Perdagangan melalui aplikasi pelaporan SP2KP, melakukan sidak pasar dan pegawasan kepada beberapa distributor bahan pokok.
“Untuk sejauh ini belum ditemukan penyimpangan terhadap distribusi bahan pokok di pasar tradisonal dan toko-toko grosiran,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk stunting di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan. tahun 2023 angka prevelensi stunting sebesar 37,4 perswn turun menjadi 29 persen pada tahun 2023. dalam hal penurunan stunting Pemkab Pidie Jaya telah melakukan upaya meningkatkan cakupan imunisasi yang sesuai kebutuhan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja, dan edukasi stunting melalui mobil keliling.
Baca Juga :
129 Sekolah di Pidie Jaya Telah Menerapkan Kurikulum Merdeka
“Upaya lanjutan untuk penurunan stunting diantaranya mencari bapak asuh anak stunting, membuka dompet amal stunting, Imunisasi balita, maksimalkan rumah gizi gampong, memberikan tablet tambah daerah untuk remaja,” jelasnya.
Kemudian, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Pidie Jaya saat ini sudah mencapai 26 oersen atau 43.060 Jiwa dari total penduduk Pidie Jaya yaitu 164.360. operasional BUMD tersebut saat ini sudah memenuhi layanan masyarakat dan kebutuhan badan usaha.
Untuk pelayan publik Pemerintah Pidie Jaya telah berupaya memberikan pelayanan dengan ramah, satun dan sopan ke masyarakat dan waktu secepat mungkin seperti dalam pengurusan dan penerbitan KTP-el dengan kecepatan pengurusan 20 menit dan paling lama 1 hari kerja.
Selanjutnya terkait penanaman modal dan perizinan kecepatan dalam melakukan pelayanan sesuai SP dan SOP, tersedia perizinan secara online, kemudahan akses melalui web, digitalisasi penggunaan OSS, SIMBG, dan SICANTIK CLOUD. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan yaitu selama 7 hari kerja.
Selanjutnya dari aspek penggangguran, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dari 4,4 persen, tahun 2022 menjadi 4,3 persen tahun 2023.
Upaya yang dilakukan untuk menekan angka penggangguran diantaranya yaitu dilakukan penyediaan lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan BUMdes dengan alokasi anggaran Rp2,2 Milyar yang dilaksanakan di Desa.
“Dari bulan Januari hingga Juli 2024 telah terserap tenaga kerja sebesar 493 orang. Memberikan pelatihan dan pembekalan untuk pekerja service AC dan perbengkelan sebanyak 44 orang dengan alokasi anggaran Rp600 juta yang dilakukan oleh DPMPTSP,” ungkap Jailani.
Selanjutnya aspek kemiskinan ekstrim, berdasarkan data terdapat 30.950 jiwa penduduk Kabupaten Pidie Jaya masih kategori Miskin dengan tingkat kemiskinan secara umum yaitu 18,40 persen. Kemiskinan Extrim Pidie Jaya terus turun dari 4,37 persen atau 7.210 jiwa tahun 2022 menjadi 2,21 persen atau 3.690 jiwa pada tahun 2023.
Beberapa program yang konsisten dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim seperti Program penantaan kawasan pemukiman dan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Program pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Program pemberdayaan ekonomi pada Sekretariat Baitul Mal.
Untuk aspek kesehatan, Kabupaten Pidie Jaya terdapat fasilitas kesehatan seperti 1 unit Rumah Sakit, Puskesmas 12 unit, dan Puskesmas Pembantu sebanyak 18 unit. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah sudah memadai diantaranya memilik ruang inap, IGD, ruang operasi, laboratorium, CT-Scan, Hemodialisa, dan Ambulan Gratis.
Upaya yang dilakukan pemerintah pidie jaya terus meningkatkan kualitas tenaga kesehatan seperti dokter spesialis yang dibutuhkan masyarakat.
Aspek anggaran, penyerapan anggaran kabupaten Pidie Jaya masih tergolong baik, hingga bulan Juli 2024 penyerapan anggaran sudah mencapai 57,31 persen dari target 60 persen pada akhir Juli 2024 dari total APBK Rp. 927M.
Hal ini meningkat jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2023 yang hanya 43,70 persen. ada beberapa upaya penting dalam penyerapan anggaran seperti pelelangan cepat kegiatan pemerintah tahun 2024 dan melakukan koordinasi rapat rutin bulanan terkait penyerapan angaran dan kedalanya serta solusi percepatan.
Aspek kegiatan unggulan, kegiatan unggulan masa priode pelaporan yang kami lakukan diantaranya upaya pengendalian inflasi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti gerakan tanam serentak komoditi padi dengan luas tanam 8.249 Ha, jagung seluas 1.240 Ha, cabai merah 137 Ha, bawang merah 2 Ha, serta kedelai seluas 78 Ha yang di bantu oleh dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie Jaya.
Terakhir aspek perizinan, dalam mewujudkan kemudahan perizinan, pemerintah kabupaten Pidie Jaya telah menerapkan digitalisasi perizinan antara lain seperti Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha berbasis resiko, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem CLOUD untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.
Adapun upaya yang dilakukan untuk kemudahan perizinan, antara lain digitalisasi atau eloktronifikasi melalui online, hal tersebut untuk memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengakses semua layanan perizinan dan non perizinan. ***
