JAKARTA – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Hasil sigi tersebut menunjukkan sekitar 68-71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara.
“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan, Kamis, 3 Maret 2022.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Luqman Hakim mengatakan akan meneruskan temuan survei ini kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selaku pihak yang mengusulkan. Kendati demikian, langkah PKB tidak berhenti dengan adanya temuan ini. PKB malah mengusulkan para petinggi negara duduk bersama membahas masalah ini.
“Saya rasa rembuk nasional bisa dilakukan bersama Presiden melibatkan seluruh Ketua Umum Parpol, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, Kepala Lembaga Negara, Pimpinan Ormas, serta perwakilan pihak-pihak lain yang berkompeten,” kata Luqman.
Ia mengklaim, usul tersebut lebih baik dibicarakan ‘di atas meja’ daripada sekadar kasak-kusuk dan sembunyi-sembunyi seperti api dalam sekam. PKB masih berharap adanya dukungan. “Kalau tidak disetujui, ya masalah ini dikubur bersama-sama dan kita laksanakan Pemilu 2024,” tuturnya.
Direktur LSI, Djayadi Hanan menyebut, wacana ini sebetulnya mudah saja dihentikan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas berbicara menolak penundaan Pemilu 2024.
Kalau pernyataan itu tidak dikeluarkan secara crystal clear oleh Presiden, maka akan terus menimbulkan spekulasi. Seperti apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden? Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi, jangan-jangan presiden sebetulnya setuju,” ujar Djayadi.
Spekulasi ini makin menguat, lanjut Djayadi, mengingat usul tersebut bukan hanya disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, melainkan juga terlontar dari orang-orang dekat Jokowi. Seperti sebelumnya pernah disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kalau memang presiden pernah mengatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden, lalu kenapa menteri-menteri berbicara sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum dan diperingatkan. Ini kan ada dua fakta kontradiktif,” ujar Djayadi.
Jika Jokowi terus bungkam selagi isu ini digulirkan oleh orang-orang dekat presiden, ujar Djayadi, maka jangan heran jika pertanyaan-pertanyaan tentang peran istana akan terus muncul. “Dan isu itu tidak produktif bagi bangsa kita,” tuturnya. (Tempo.co)
