LBH Banda Aceh PraPeradilan Polres Pidie Jaya, Ini Alasannya

Rabu, 2 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LBH Banda Aceh dan Jajaran di Pengadilan Negeri (PN) Meureudu, Rabu (02/02/2022).

Ketua LBH Banda Aceh dan Jajaran di Pengadilan Negeri (PN) Meureudu, Rabu (02/02/2022).

PIDIE JAYA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh layangkan Gugatan pra-peradilan terhadap Polres Pidie Jaya ke Pengadilan Negeri (PN) Meureudu.

Permohonan pra-peradilan yang di layangkan LBH Banda Aceh terhadap Polres Pidie Jaya (Kapolres, cq Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya) terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada kasus kekerasan seksual terhadap CR yang diduga dilakukan oleh ayah tiri CR yang berinisial Us (45) pada tahun 2020 lalu.

“Ya kita barusan, baru saja mendaftarkan pra-peradilan atas suatu kasus kekerasan seksual yang dilakukan SP3 Oleh Polres Pidie Jaya,” kata Kepala Operasional LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat, Kepada sejumlah wartawan saat keluar dari Pengadilan Negeri (PN) Meureudu, Rabu (2/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kasusnya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan ayah tiri korban, waktu itu puhaknya mendampingi, tetapi ditingkat penyidikan, kasus ini dihentikan dengan alasan belum memenuhi unsur yang di sangkakan,” tegasnya.

Polisi memang memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, tetapi di dalam KUHAP diatur secara limitatif, cuma tiga. Kasus itu bukan tindak pidana, tidak memiliki bukti dan ditutup demi hukum.

“Untuk kasus ini alasan yang di gunakan Polres Pidie Jaya, tidak memenuhi unsur yang di sangkakan, menurut kami itu bukan alasan sah dalam KUHAP,” ujarnya.

“Polisi itu tidak berwenang mengatakan ini memenuhi unsur atau tidak, harusnya polisi mengajukan ke pengadilan, dan hakimlah yang akan menentukan memenuhi unsur atau tidak,” jelasnya lagi.

Lanjutnya, polisi sejak awal sudah mengatakan ini tidak memenuhi unsur yang disangkakan dan kemudian dihentikan.”Kami tidak sepakat dengan SP3 ini, karena menurut kami, ini adalah tindak pidana, dan minimal bukti sudah terpenuhi,” katanya.

“Alasan SP3 ini tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum, maka pihaknya  menguji di pengadilan, biar hakim yang menentukan,” tutupnya. (RED)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Musda Sukses, ini Tujuh Presidium KAHMI Bireuen
Kanwil Kemenag Aceh Umum Jadwal Pemulangan Jemaah Haji
Blang Mee Sembelih 25 Hewan Qurban
Asmara kandas Pria Asal Aceh Utara Mengakhiri Hidupnya dengan Gantung Diri
Lakukan Perusakan dan Pengancaman dengan Sajam, 3 Remaja Diamankan Polres Bireuen
Terkait Dugaan Korupsi Dana SPP, Kejari Bireuen Geledah Kantor PNPM Kecamatan Jeunieb
Kejari Bireuen Tingkatkan Status Dugaan Korupsi SPP – PNPM Kecamatan Jeunib Ke Tahap Penyidikan
Bagi Rice Cooker bantuan pemerintah, Dua Caleg dan satu Keuchik di Bireuen diseret ke Meja Hijau

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 19:51

Musda Sukses, ini Tujuh Presidium KAHMI Bireuen

Sabtu, 22 Juni 2024 - 21:31

Stok Pangan Menipis di Pelosok Singkil, Pemerintah Adakan Pangan Murah

Sabtu, 22 Juni 2024 - 17:02

Kanwil Kemenag Aceh Umum Jadwal Pemulangan Jemaah Haji

Selasa, 18 Juni 2024 - 13:17

Blang Mee Sembelih 25 Hewan Qurban

Jumat, 7 Juni 2024 - 13:04

Pj Gubernur Aceh Warning Sisa Waktu Persiapan PON

Jumat, 7 Juni 2024 - 02:23

3.142 Jemaah Haji asal Aceh tiba di Arab Saudi

Sabtu, 4 Mei 2024 - 15:25

Pelajar di Aceh Utara Nekat Curi Sepmor Anggota Polisi, Kini Mendekam di Jeruji Besi

Minggu, 14 April 2024 - 14:12

Iran Serang Israel, Negara-negara Kawasan Tutup Ruang Udara

Berita Terbaru

Foto: Tujuh Presidium KAHMI Bireuen periode 2024-2029  yang terpilih dalam Musda Ke III, Minggu (23/6)

Berita

Musda Sukses, ini Tujuh Presidium KAHMI Bireuen

Minggu, 23 Jun 2024 - 19:51

Headline

Blang Mee Sembelih 25 Hewan Qurban

Selasa, 18 Jun 2024 - 13:17