Jokowi Cabut Larangan Ekspor Kelapa Sawit

Sabtu, 21 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: YorriFarli, SINDOnews)

(Foto: YorriFarli, SINDOnews)

JAKARTA – LUGAS.CO | Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO). Hal itu akan mulai berlaku pada 23 Mei 2022 mendatang.

Organiasi petani kelapa sawit Indonesia pun menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi terkait keputusan untuk mecabut larangan ekspor tersebut.

Apresiasi itu datang dari, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi),

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan larangan ekspor CPO yang akan berlaku pada tanggal 23 Mei 2022,” tulis siaran pers bersama organiasi petani sawit Indonesia, Jakarta, Jumat 20 Mei 2022.

Kebijakan yang salah satunya mempertimbangkan keberlanjutan nasib 17 juta pekerja sawit itu, kata Ketua Umum Apkasindo Alpian Arahman, tentunya turut menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

“Yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah perkilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Alpian.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea juga mendukung sikap dari Presiden Jokowi yang ingin melakukan pembenahan prosedur dan regulasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia misalnya kedepan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” ujar Pahala.

Pahala memaparkan, selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Menurutnya, hal itu, bisa dilihat dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021 mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” ucap Pahala.

Sedangkan, Ketua Umum FORTASBI H. Narno berharap setelah pencabutan ekspor CPO maka tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan beradaan dana sawit yang di kelola oleh BPDPKS. | Red

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pelajar di Aceh Utara Nekat Curi Sepmor Anggota Polisi, Kini Mendekam di Jeruji Besi
Iran Serang Israel, Negara-negara Kawasan Tutup Ruang Udara
350 Indonesia Luncurkan Film tentang Energi Terbarukan
PA Pidie Jaya Raih 12 Kursi DPRK
Bawaslu RI Pantau Langsung PSU di Pidie Jaya
Real Count KPU 20:00 WIB:Ini Daftar Partai Lolos & Gak Lolos Parlemen
15 TPS di Aceh Berpotensi Pemungutan Suara Ulang
Termuda, Caleg DPRK Pidie Jaya ini Pastikan Satu Kursi

Berita Terkait

Senin, 5 Februari 2024 - 18:23

Menteri LHK Beri Kuliah Umum Tentang Transformasi Ekonomi Lingkungan Indonesia

Berita Terbaru

Ilustrasi. Sebuah roket Iran yang dipamerkan Teheran pada 17 Februari 2024. (REUTERS/WANA NEWS AGENCY)

Internasional

Iran Serang Israel, Negara-negara Kawasan Tutup Ruang Udara

Minggu, 14 Apr 2024 - 14:12

Pemilu

Calon Panwaslih Pidie Jaya Ikut Ujian Tulis

Senin, 1 Apr 2024 - 21:17