LUGAS.CO, JAKARTA – Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL) menilai, kebijakan transisi energi di Indonesia belum dilakukan secara komprehensif, sehingga sukar terlepas dari ketergantungan pada energi fosil, terutama konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar pada penggunaan transportasi.
“Kebijakan energi di Indonesia sendiri yang membuat sukar terlepas dari ketergantungan dengan energi fosil, terutama konsumsi BBM, tetapi roadmap yang ada belum menjangkau sektor itu,” kata Founder Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL) sekaligus pakar energi-ekologi politik Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi dalam keterangan tertulis yang dikutip media ini, Minggu 29 Maret 2026.
Kondisi itu disampaikan ICJL menyusul sikap pemerintah yang terus menyatakan stok BBM Indonesia masih ‘aman’, tanpa menyajikan data terkini, dan berpotensi memicu gelombang ketidakpercayaan masyarakat, ditengah ancaman pasokan energi global akibat perang di Timur Tengah.
Selain itu, deklarasi keadaan darurat energi nasional oleh salah satu pemimpin negara ASEAN, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa, 24 Maret 2026, sebagai respons atas konflik Timur Tengah yang mengancam pasokan energi global, menambah referensi terhadap ancaman energi global.
“Indonesia saat ini tengah menghadapi risiko yang sama, kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya BBM di sektor transportasi,” sebut Firdaus.
Kata Firdaus, pemerintah masih enggan membuka secara terbuka data cadangan BBM yang tersisa. Padahal, sambung Firdaus, klaim ‘aman hingga 21 hari ke depan’ yang disampaikan sebelum Lebaran, sudah berlalu lebih dari satu minggu.
Firdaus juga menyinggung terkait roadmap energi nasional yang masih terbatas pada sektor ketenagalistrikan, dan belum menyentuh sektor transportasi.
“Pertama, jika pemerintah mengatakan stok BBM aman, sementara realitasnya sebaliknya, akan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus menambahkan bahwa sikap tersebut juga berbahaya, karena ‘menormalisasi kerentanan energi kita terhadap energi fosil’.
“Krisis energi saat ini bukan semata-mata disebabkan gejolak geopolitik di Timur Tengah, melainkan juga akibat kebijakan energi nasional Indonesia yang masih sangat bergantung pada fosil,” sebut Firdaus.
Kata Firdaus, kebijakan energi Indonesia itu merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.
“Meskipun sudah menjadi langkah awal, namun dokumen tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan krisis energi secara menyeluruh,” sebut Firdaus.
Firdaus juga menyoroti proses penyusunan roadmap yang dianggap kurang transparan dan minim pelibatan publik. Kata Firdaus, kondisi itu berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama dari kelompok elit ekonomi dan politik.
“Di tengah dinamika energi global, Indonesia harusnya mengantisipasi dan perlu mempercepat reformasi kebijakan energi yang berorientasi kepada keadilan bagi seluruh masyarakat,” pinta Firdaus.
Firdaus mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam penyusunan roadmap transisi energi yang lebih adil dan inklusif, khususnya dalam menghadapi persoalan energi yang semakin hari semakin genting. Selain itu, sambung Firdaus, momentum krisis energi juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong perubahan pada sektor transportasi di banyak wilayah di Indonesia .
“Transisi energi tidak hanya soal pembangkit listrik, tetapi juga menyangkut perubahan sistem mobilitas masyarakat secara keseluruhan,” kata Firdaus.
Firdaus menekankan, pentingnya penguatan transportasi massal yang lebih hemat energi, serta penataan kota yang mendukung mobilitas berbasis angkutan umum dan non motorized.
“Kalau tidak ada perubahan kebijakan yang menyentuh transportasi, kita akan terus terjebak dalam ketergantungan BBM,” ujar Firdaus.
Sementara itu, dua tahun lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pertamina sempat berkolaborasi untuk mengembangkan peta jalan ketahanan energi nasional yang mencakup hilirisasi minyak dan gas bumi serta transisi energi. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan transisi energi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional, serta mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Sinergi ini meliputi kajian bersama, pengembangan roadmap, pelaksanaan ESG dan SDGs, serta pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM di bidang energi guna mendorong efisiensi dan inovasi berkelanjutan. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan dari hasil pengembangan peta jalan tersebut. [] ***
