JAKARTA, LUGAS.CO – Prabowo Subianto bakal secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
350.org Indonesia pun mendesak Presiden baru Indonesia untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan negara tiga kali lipat pada tahun 2030.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus mampu melipatgandakan energi terbarukan negara tiga kali lipat sesuai dengan komitmen ambisius yang dibuat oleh para pemimpin negara G20 tahun lalu,” kata Sisilia Nurmala Dewi, Pimpinan Tim 350.org Indonesia dalam keterangan tertulis yang dikutip Lugas.co, pada Jum’at 18 Oktober 2024.
Sisilia menyebutkan, sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi CO2 terbesar di Asia, harapan tinggi ditujukan kepada Indonesia untuk memimpin transisi energi yang adil.
“Indonesia telah gagal memenuhi target energi terbarukan selama lima tahun terakhir,” kata Sisilia.
Menurut Sisilia, porsi energi terbarukan saat ini dalam bauran listrik tetap sangat rendah di angka 13 persen, jauh dari potensi luar biasa negara kita.
“Diperkirakan bahwa kita hanya menggunakan 0,3 persen dari potensi energi terbarukan nasional,” jelas Sisilia.
Sisilia mengaku, sumber daya yang melimpah dan biaya energi surya dan angin yang semakin menurun, melipatgandakan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat sangat mungkin dicapai.
“Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa ia bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan aspirasi mereka untuk masa depan yang berkelanjutan, bukan kepada industri batu bara yang digerakkan oleh laba,” kata Sisilia mengingatkan.
Sisilia mengaku, masyarakat hanya akan mendukung seruannya untuk ‘kemandirian energi’, jika ini didasarkan pada energi terbarukan yang bersih dan berpusat pada rakyat, bukan pada ekonomi bahan bakar fosil yang telah menghancurkan banyak komunitas lokal sambil menyebabkan krisis iklim.
“Sebagai langkah awal, Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) Indonesia harus mencakup rencana konkret, terikat waktu, dan ambisius untuk menghapus bahan bakar fosil, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara,” kata Sisilia.
Menurut Sisilia, hal itu harus mencakup komitmen kuat untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dengan cara yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.
“Publik harus diizinkan dan didukung untuk berpartisipasi setiap saat dan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam transisi energi. Kami tidak akan mentolerir ‘solusi palsu’ yang semakin menghancurkan hutan dan menggusur masyarakat kami,” tambah Sisilia.
Sisilia juga mengaku prihatin dengan menyusutnya ruang demokrasi seperti yang terlihat dari aksi premanisme terhadap aktivis iklim pada Global Climate Strike baru-baru ini di Jakarta serta forum kritis masyarakat sipil lainnya.
“Dengan latar belakang militer Prabowo dan sebagai menantu Soeharto, masyarakat sipil kuatir akan bercokolnya kembali rezim otoriter. Oleh karena itu, semakin penting bagi Prabowo untuk mendengarkan dengan seksama tuntutan rakyat dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak di negara demokrasi Indonesia,” tutup Sisilia. ***
