Bireuen-Lugas.co | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengadakan workshop dengan sejumlah pihak di Aceh, berkaitan dengan upaya pengelolaan konservasi Gajah Sumatera di Provinsi Aceh. Pada Rabu (03/11/2021) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
Penyelesaiaan konflik Gajah Sumatera diaceh masuk dalam kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI pada Mei lalu. Saat ini KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) telah menyusun rancangan dokumen rencana aksi pelaksaaan kegiatan pengelolaan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut TA. Khalid yang merupakan anggota komisi empat DPR-RI, mengatakan, Konflik gajah dengan manusia yang terjadi diaceh belum terjadi penurunan, dikarenakan belum adanya penyelesaian konflik secara permanan.
” Saya sangat menginginkan ada skema penyelesaian konflik gajah diaceh secara menyeluruh, dan harus mengacu kepada penyelesaian konflik dengan kearifan lokal”, kata TA Kahlid.
TA Khalid juga mendorong KSDAE untuk segera menetapkan Road Map penanggulangan konflik satwa secara permanan, agar semua pihak bisa berkontribusi dan berkerjasma dalam Road Map tersebut.
” Ketika Road Map itu sudah ada, maka kita dapat mengukur indikator kinerja masing-masing pihak secara terperinci”, Ujar TA. Khalid.
Dalam forum tersebut, Suhaimi Hamid yang juga sebagai pembina Aceh Green Conservation ( AGC ) mengatakan, bahwa pemerintah Aceh harus menempatkan orang-orang yang paham lingkungan di Dinas PU dan tata ruang. Karena persoalan konflik satwa yang terjadi diaceh berkaitan dengan ruang.
” Pengalaman saya, sudah pernah saya usulkan masterplan koridor satwa peusangan untuk ditetapkan dalam revisi rencana tata ruang Aceh, namun pihak dinas terkait tidak mau memasukkan dokumen tersebut”, kata Suhaimi.
Karena hari ini ruang satwa diberbagai kawasan sudah terganggu akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran dan perusakan hutan yang merupakan tempat bernaungnya habitat satwa liar. Sehingga konflik satwa dan manusia kerap terjadi.
“Pemerintah Aceh harus menyediakan ruang untuk satwa, ada kawasan yang harus dilindungi yang merupakan koridor gajah, kita berharap pembangunan ekonomi juga harus memperdulikan keberadaan habitat satwa liar”, kata Suhaimi Hamid.
