Sigli– Menjelang akhir kepemimpinan Abusyik pada 17 Juli 2022 nanti, Pidie masih berkutat pada persoalan kesejahteraan. perputaran ekonomi di Daerah itu lemah dan politik anggaran Pidie belum menyentuh sektor utama permasalahan.
“Kemiskinan Pidie masih sebesar 19,59%, iklim investasi masih buruk, belanja daerah lebih dari 60% untuk membayar gaji ASN, ini tidak sehat secara ekonomi daerah,” kata Agus Maulidar, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) asal Sigli, Rabu 19 Januari 2022.
Ia menilai, apa yang diungkap oleh beberapa pendapat kawan-kawan pada diskusi – diskusi dan di media sosial, agar Sekda Pidie dicopot sudah sangat tepat.
“Beliau (Sekda), Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Pidie, orang penting yang tau persis penggunaan anggaran pembangunan daerah, penjabaran visi-misi pembangunan Pidie Meusigrak,” jelasnya.
Namun, jika Bupati Pidie tidak menyahuti permintaan ini, bisa dipastikan Bupati Pidie tidak memikirkan nasib masyarakat Pidie.
Sejak dilantik pada tanggal 28 November 2019, untuk memperbaiki tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Pidie.
Nyatanya, hingga hari ini Pidie masih stagnan, komunikasinya buruk dengan DPRK Pidie hingga tak pernah ada dana insentif daerah (DID), tak adanya program nasional yg dijemput untuk pembangunan Pidie.
“Pun APBK 2022 yang disahkan tercepat, bisa dipastikan anggaran lebih kacau dan jauh dari harapan masyarakat.” tutupnya. | Ril
