124 Ribu Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Diserahkan Presiden, Aceh Dapat 3.365 sertipikat

- Editor

Rabu, 22 September 2021 - 12:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Sunawardi, dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, mengikuti acara penyerahan 124 ribu sertipikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dari berbagai provinsi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Acara diikuti dari Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Rabu, (22/9/2021).

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Sunawardi, dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, mengikuti acara penyerahan 124 ribu sertipikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dari berbagai provinsi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Acara diikuti dari Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Rabu, (22/9/2021).

Lugas.co, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengikuti acara penyerahan 124 ribu sertipikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden Joko Widodo, kepada masyarakat dari berbagai provinsi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rabu 22 September 2021. untuk Aceh mendapatkan sejumlah 3.365 sertipikat

Adapun 124 ribu sertipikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat tersebut merupakan hasil redistribusi dari penyelesaian sengketa tanah, tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah masa berlakunya habis. Kemudian hasil pelepasan kawasan hutan, lahan terlantar dan tanah milik negara lainya.

Masyarakat penerima sertipikat tanah tersebut berasal dari 26 provinsi yang mencakup 127 kabupaten/kota di seluruh tanah air.
Untuk Aceh sendiri sertipikat tanah hasil redistribusi yang diterima masyarakat berjumlah 3.365 sertipikat yang berasal dari 11 kabupaten/kota. Masing-masing Aceh Besar 500, Pidie 68, Aceh Utara 109, Aceh Timur 287, Aceh Tengah 400, Aceh Tenggara 196, Bireuen 200, Nagan Raya 1.034, Aceh Tamiang 193, Aceh Jaya 310 dan Pidie Jaya 68.

Baca juga:  Jokowi Izinkan Tarawih Berjamaah dan Mudik

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyerahan sertifikat kali ini sangat istimewa karena tanah yang diserahkan merupakan tanah baru untuk rakyat yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan.

“Ini adalah tanah yang fresh betul, yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang juga melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dan tentu saja juga dari pemerintah,” ujarnya.

Baca juga:  Pengangkatan T. Aznal Zahri Sebagai Plt Kepala Biro PBJ Sesuai dengan Regulasi

Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja tetapi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk meningkatkan produktivitas.

“Saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk juga menyalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan-pelatihan, agar tanah yang digarap oleh Bapak-Ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif. Sekali lagi, agar tanah yang ada lebih produktif, memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.

Acara yang berlangsung secara virtual itu, gubernur didampingi Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Sunawardi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, Syakir, dan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh. (Red)

Follow WhatsApp Channel lugas.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinilai Mereduksi Otonomi Daerah, Haji Uma Dorong Perubahan UU Pemerintahan Daerah
Haji Uma : Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Perangkat Desa
Temui Teuku Riefky Harsya, Haji Uma Bahas Pengembangan Ekonomi Kreatif
Haji Uma dan Pemerintah Aceh Sambut 7 Nelayan dari Myanmar
ICJL Dorong Publik Tolak Tambang Untuk Perguruan Tinggi
SMA Negeri 3 Bogor Gelar Pentas Seni
ICJL Nilai Kebijakan Pemerintah Mengarah Ke Bunuh Diri Ekologi
Pandangan pakar UGM kenapa pemanfaatan geothermal masih rendah di Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 6 Maret 2025 - 23:59 WIB

Dinilai Mereduksi Otonomi Daerah, Haji Uma Dorong Perubahan UU Pemerintahan Daerah

Kamis, 6 Maret 2025 - 00:19 WIB

Haji Uma : Pemerintah Harus Perhatikan Kesejahteraan Perangkat Desa

Kamis, 13 Februari 2025 - 14:34 WIB

Temui Teuku Riefky Harsya, Haji Uma Bahas Pengembangan Ekonomi Kreatif

Minggu, 2 Februari 2025 - 14:19 WIB

Haji Uma dan Pemerintah Aceh Sambut 7 Nelayan dari Myanmar

Jumat, 24 Januari 2025 - 09:49 WIB

ICJL Dorong Publik Tolak Tambang Untuk Perguruan Tinggi

Berita Terbaru